LAMPUMERAHNEWS.ID - Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu (GMPS) melakukan aksi keprihatinan atas kondisi kepulauan seribu saat ini.
Aksi tersebut digelar di kantor penghubung Pemkab kepulauan seribu pada Selasa, 19 Desember 2023, di Mitra Praja, Jl. Sunter Permai No.1, RT.11/RW.6, Sunter Agung, Kecamatan Tj. Priok, Jakarta Utara.
Dalam keterangannya, Ketua GMPS, Rahman Hakim, di dampingi Koordinator Aksi, Saipul Bahri beserta anggota GMPS lainnya menyuarakan beberapa tuntutan yakni:
1. Mahasiswa dan masyarakat prihatin atas reklamasi masif tak berizin dan hal ini seperti di lakukan pembiaran oleh pemkab kepulauan seribu sehingga yang terjadi semakin liar.
Perluasan pulau pulau pribadi dengan reklamasi pun tidak pernah di pantau oleh pemkab kepulauan seribu sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Untuk itu GMPS meminta aparat berwajib memeriksa izin dan AMDAL nya.
2. Pemkab kepulauan seribu di duga melakukan main mata dengan pembangunan pulau pulau resort yang dilakukan serampangan untuk itu GMPS meminta aparat berwajib dan Inspektorat memeriksa izin IMB pulau pulau resort di kepulauan seribu.
3. GMPS meminta kepada pemda DKI Jakarta untuk memeriksa aset pemda DKI di kepulauan seribu terutama pulau kosong dan gosong, di duga telah terjadi penggelapan aset oleh mafia tanah. Untuk itu GMPS meminta pihak berwajib memeriksa sertifikat yang keluar dalam rentang tahun 2019 s/d 2023 berikut riwayat tanah dan garapannya.
4. GMPS menilai bupati kepulauan seribu tidak peka dan perduli atas nasib nelayan kecil di kepulauan seribu karena terjadi pembiaran kapal2 cumi besar beroperasi di kepulauan seribu sehingga mematikan nelayan2 kecil.
5. GMPS menilai pembangunan kepulauan seribu saat ini hanya berorientasi pada proyek semata terbukti banyak proyek mangkrak dan sia2. GMPS meminta pemkab kepulauan seribu melakukan langkah nyata dengan melakukan peningkatan SDM di kepulauan seribu dan menekan angka pengguran di kepulauan seribu yang sangat tinggi.
6. GMPS menilai pemkab kepulauan seribu tidak serius dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat. Dengan fasilitas kesehatan yang luar biasa baik tapi tidak di topang oleh Nakes nya. Sehingga banyak tindakan kesehatan tidak bisa di lakukan di kepulauan seribu. Untuk itu GMPS meminta pemkab menyediakan dokter spesialis 24 jam selama 7 hari dalam seminggu.
Dari 6 poin tuntutan di atas salah satu faktor bisa terjadi adalah karena bupati kepulauan seribu sangat minim keberadaan nya di pulau. "Bupati ke pulau hanya untuk acara serimonial dan ketika terjadi sidak oleh pejabat di atas nya, GMPS dan masyarakat Kepulauan seribu berkeinginan memiliki bupati yang cinta pulau tau derita dan harapan masyarakat pulau. Bukan menatap pulau dari gedung mitra,"ujarnya.
"Untuk itu GMPS akan melakukan aksi lanjutan ke Balai kota dan Kejati DKI Jakarta sampai tuntunan kami di penuhi,"pungkas Ketua GMPS
(Red)
