LAMPUMERAHNEWS.ID - Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuding sering meminta uang dibantah Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Pasalnya, HIPAKAD untuk pertama kali menggelar acara melibatkan OPD Pemerintah Kota Tangsel.
Hal ini ditegaskan Ketua DPC HIPAKAD Kota Tangsel, Ipan Supanda menyatakan, bahwa baru pertama kali pihaknya menggelar acara dengan membuat proposal yang melibatkan OPD.
Ketua DPC HIPAKAD Kota Tangsel, Ipan Supanda membantah adanya isu yang di sampaikan oleh OPD Kota Tangsel melalui penasehat Hipakad bahwa Hipakad sering meminta uang melalui proposal kepada OPD yang ada di Kota Tangsel.
"Kalau ada isu bahwa Hipakad Tangsel sering meminta uang ke dinas dengan membuat proposal itu tidak benar, karena baru kali ini HIPAKAD Tangsel mengadakan kegiatan dan meminta partisipasi Dinas sejak di SK kan tahun 2021," ungkap Ipan saat memberikan sambutan pada acara Seminar Kebangsaan yang digelar Hipakad untuk pertama kalinya yang dihadiri ratusan peserta di Warung Lengkong, Kecamatan Serut, Kota Tangsel, Minggu (25/2/2023).
Ipan menegaskan, bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas permintaan uang tersebut dan mengimbau OPD lebih selektif lagi untuk menanyakan legalitasnya sah atau tidak.
"Berdasarkan SK DPP sayalah yang diberi mandat untuk memimpin Hipakad Kota Tangsel, jadi orang yang mengatasnamakan Hipakad tanpa sepengetahuan saya itu ilegal, dan orang yang menjual nama Hipakad Tangsel itu untuk kepentingan pribadi," jelasnya.
Ipan meminta kepada OPD yang ada di Tangsel agar berkoordinasi kepadanya, apabila ada orang yang mengajukan proposal mengatasnamakan HIPAKAD ke OPD yang ada di Kota Tangsel.
"Saya berharap OPD bisa berkoordinasi ke saya atau melakukan kroscek kebenaran proposal yang diajukan atas nama Hipakad tersebut," pesannya.
Dengan adanya informasi tersebut, Ipan akan melaporkan kepada DPP HIPAKAD dan meminta arahan langkah tegas apa yang akan dilakukan DPP HIPAKAD.
"Saya akan laporkan ke DPP Hipakad, saya akan meminta arahan langkah apa yang akan dilakukan DPP, karena ini menyangkut nama baik organisasi kami," pungkasnya.
