LAMPUMERAHNEWS.ID - Demo besar melibatkan puluhan ribu massa mengguncang Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Sementara demo-demo serupa terjadi pula di berbagai kota Indonesia. Demo di Jakarta berlangsung utamanya di sepanjang jalan raya depan Gedung DPR/MPR Senayan, dengan massa pendemo berasal dari banyak komponen masyarakat.
Puluhan ribu massa aksi juga digerakkan GPKR (Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat), sebuah gerakan moral aktif progresif yang melibatkan ratusan tokoh lintas kelompok dan agama. Massa GPKR terkonsolidasi di berbagai kota Indonesia hingga luar negeri.
Dalam aksi demo yang dipimpin Moh Jumhur Hidayat itu, Din Syamsuddin sebagai Presidium GPKR tampil di urutan pembicara akhir sebagai puncak. Sementara itu, pembicara-pembicara lain dari masing-masing kelompok tampil sebagai intro dan penyampai sikap. Selain penampilan orasi, acara diisi pembacaan puisi dan lagu-lagu.
Dalam orasinya di depan massa, Din Syamsuddin dengan pasti menyatakan bahwa para pendemo nantinya akan diterima oleh fraksi-fraksi di DPR, dan pihak DPR akan datang ke tengah-tengah massa. Namun dia tidak merinci kepastian tersebut kapan dan bagaimana hal itu terjadi.
Dalam orasinya, Din yang bibirnya tampak kering karena sedang berpuasa menekankan bahwa tujuan demo adalah memperjuangkan keadilan, dengan menolak segala bentuk kerusakan dan kezaliman yang selama ini dilakukan pemerintah, khususnya Presiden Jokowi.
"Kita meminta pertanggung jawaban Jokowi yang menyebabkan kemerosotan Indonesia di berbagai bidang, khususnya demokrasi dan hak asasi," tegas Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta gurubesar politik Islam.
Din selanjutnya dengan lantang menegaskan, "Demo kali ini bukan yang pertama, tapi akan berjilid-jilid dengan jumlah pendemo akan jauh lebih banyak." Bahkan dirinya merasa ditantang menghadirkan pendemo dalam jumlah jutaan. Untuk kepastian lanjutan demo, "Kita tunggu 3-4 hari lagi, tergantung sikap DPR."
Betul seperti kata Din, setelah itu sejumlah anggota DPR hadir di tengah massa. Dimulai dengan kedatangan utusan Fraksi-fraksi PKS dan PKB, yang tampil berorasi bergantian. Berikutnya, seolah puncak, hadir di atas panggung wakil Fraksi PDIP terdiri dari Masinton Pasaribu dan Adian Napitupulu.
Mereka berpidato disambut gempita oleh massa, menjelaskan bahwa mereka diutus oleh Fraksi PDIP untuk menemui massa pendemo. Mereka bertiga juga diperintah Fraksi menampung semua usulan dan kehendak massa, dan untuk itu pihaknya mengundang utusan masing-masing kelompok datang ke ruang Fraksi.
Sore itu, sebanyak 15 orang utusan kelompok pendemo hadir di ruang pertemuan Fraksi PDIP di Gedung DPR Senayan. Din tak tampak. Tapi GPKR diwakili tiga orang. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam hingga pkl 20.00 diselingi buka puasa bersama dan shalat maghrib.
Dalam pertemuan, seluruh wakil pendemo sepakat mendesak DPR segera menggulirkan hak angket yang memang diakui undang-undang. Hal ini akan berujung pada pengambilan pernyataan pendapat DPR yang dapat berpuncak pada pemakzulan Jokowi.
Tugas utama tim hak angket DPR, menurut mereka, meminta pertanggung jawaban pemerintah dan semua pihak terkait pelaksanaan Pemilu 2024, mulai sebelum hingga sesudah pencoblosan. Termasuk, dugaan pelanggaran konstitusi seperti UU Pemilu, yang dilakukan Presiden.
Dengan diterimanya usulan dan sikap para pendemo oleh Fraksi PDIP, boleh dikata tujuan utama demo puluhan ribu massa di depan Gedung DPR/MPR sudah tercapai utk tahap awal. Setidaknya fraksi-fraksi PDIP, PKB dan PKS sudah menampung seluruh sikap massa pendemo, dan mereka mesti segera menentukan keputusan melaksanakan hak angket.
Namun, jika dalam tiga hingga empat hari ke depan pihak DPR belum menentukan sikap terkait hak angket, bukan mustahil demo-demo dalam skala massa yang sangat besar akan berpuncak pada pengadilan rakyat. Bukan hanya terjadi di Jakarta, demo-demo pengadilan rakyat akan membara di seluruh Indonesia.
Bukan mustahil pula, khusus di Jakarta, massa yang dalam demo kali ini dicegah Din Syamsuddin untuk masuk ke kompleks Gedung DPR/MPR, nantinya mereka akan menguasai rumah rakyat di Senayan itu seperti terjadi para aksi reformasi 1998. Kerusuhan dengan korban jiwa saat itu sangat mengerikan, yang harus kita hindari bersama. DPR segera menggulirkan hak angket yang memang diakui undang-undang. Hal ini akan berujung pada pengambilan pernyataan pendapat DPR yang dapat berpuncak pada pemakzulan Jokowi.
Tugas utama tim hak angket DPR, menurut mereka, meminta pertanggung jawaban pemerintah dan semua pihak terkait pelaksanaan Pemilu 2024, mulai sebelum hingga sesudah pencoblosan. Termasuk, dugaan pelanggaran konstitusi seperti UU Pemilu, yang dilakukan Presiden.
Dengan diterimanya usulan dan sikap para pendemo oleh Fraksi PDIP, boleh dikata tujuan utama demo puluhan ribu massa di depan Gedung DPR/MPR sudah tercapai utk tahap awal. Setidaknya fraksi-fraksi PDIP, PKB dan PKS sudah menampung seluruh sikap massa pendemo, dan mereka mesti segera menentukan keputusan melaksanakan hak angket.
Namun, jika dalam tiga hingga empat hari ke depan pihak DPR belum menentukan sikap terkait hak angket, bukan mustahil demo-demo dalam skala massa yang sangat besar akan berpuncak pada pengadilan rakyat. Bukan hanya terjadi di Jakarta, demo-demo pengadilan rakyat akan membara di seluruh Indonesia.
Bukan mustahil pula, khusus di Jakarta, massa yang dalam demo kali ini dicegah Din Syamsuddin untuk masuk ke kompleks Gedung DPR/MPR, nantinya mereka akan menguasai rumah rakyat di Senayan itu seperti terjadi para aksi reformasi 1998. Kerusuhan dengan korban jiwa saat itu sangat mengerikan, yang harus kita hindari bersama.
(RED)
