LAMPUMERAHNEWS.ID - Pemilihan Umum serentak telah usai tapi polemik yang di rasakan para calon legislatif marak terjadi hampir di setiap wilayah. Money Politik dan pergeseran suara masih saja menodai demokrasi di Indonesia .Kali ini Santoso, SH, MH anggota DPR RI fraksi Demokrat tanggapi rekapitulasi yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Saat memberikan statemen melalui whatsapp Santoso sebut pemilu 2024 adalah pemilu bar-bar. "Pemilu 2024 adalah pemilu yang sangat bar-bar mengingat para caleg sebagian besar melakukan money politik karena rakyat tidak akan memilih caleg yang bersangkutan jika tidak memberikan uang imbalan untuk memilih , kedepannya aturan ini harus di rubah jangan melihat demokrasi suara terbanyak tidak memilih kucing dalam karung tapi sisi negatif nya lebih banyak dari pada positif nya di mana hanya caleg yang memiliki modal besar dan dapat memberikan money politik kepada rakyat dia lah yang di pilih. "Sebutnya . (8/3).
Anggota DPR RI komisi III ini katakan jika money politik tetap di teruskan di sepanjang pemilihan umum maka bangsa Indonesia menjadi demokrasi Kapitalis.
" Ya jika ini di teruskan maka demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kapitalis dan bagi yang melanggar money politik Bawaslu tidak boleh berdiam diri, gagumdu tidak boleh berdiam diri , tidak juga karena dari bos caleg-caleg bebas melakukan money politik namun benar-benar hukum di tegakkan, jika dikemudian hari regulasi tentang pemilu ini tidak di rubah maka hukum harus benar-benar di tegakkan ." Katanya.
Lebih lanjut politisi Demokrat ungkapkan demi mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil bernilai demokrasi tidak ada nya money politik dan mengabaikan pelanggaran para penyelenggara harus di tindak keras.
" dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih , jujur dan adil serta bernilai demokrasi di mana tidak ada money politik dan tidak ada kekuatan yang besar untuk mengabaikan pelanggaran, melakukan money politik termasuk juga yang melakukan pergeseran suara di tingkat PPK maupun KPU saya berharap jika itu terbukti maka para penyelenggara pemilu mulai dari PPK, KPU kota dan Provinsi harus di tindak keras . " Ungkap nya.
Di akhir sesi wawancara anggota DPR RI Fraksi Demokrat meminta agar PPK dan KPU melakukan evaluasi dan segera di periksa oleh DKPP.
" Mulai dari PPK dan KPU Jakarta Utara agar di lakukan evaluasi dan pemeriksaan oleh DKPP( Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) bahwa banyak pelanggaran di lakukan mereka sebagai penyelenggara yang merugikan para caleg dan mendiamkan pergeseran suara serta penambahan suara atau kalibalisasi dalam rangka memenangkan caleg tertentu saya yakin ada harga yang di berikan oleh caleg-caleg tertentu untuk memenangkan diri nya melalui tangan-tangan penyelenggara pemilu. "Tutup nya.
(Red)
