LAMPUMERAHNEWS. ID
Jakarta- Dalam rangka hari lingkungan hidup Poros Rawamangun adakan diskusi publik dengan tema "Jakarta Tenggelam Krisis Air Tanah yang di gelar pada 12 Juni 2024 di Gedung Pemuda KNPI, Rawamangun Jakarta Timur.
Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto katakan penggunaan air tawar itu diatur dalam peraturan Gubernur yang tidak boleh di pakai sembarangan.
" Diskusi hari ini kita membahas pengunaan air tanah yang di lakukan oleh beberapa apartemen, rusun, mall, supermarket dan banyak lagi perusahaan atau gedung-gedung bertingkat di Jakarta, penggunaan air tanah ini akan ada di dalam peraturan Gubernur yang artinya bukan tidak boleh di pakai tapi tidak semua nya yang sebutkan tadi menggunakan air tanah dalam jumlah besar karena akan menimbulkan bahaya. "Kata Rudy di akhir kegiatan diskusi.
Bahaya yang akan terjadi menurut beberapa peneliti lingkungan di 50 Tahun kedepan Jakarta akan tenggelam bila penggunaan air tanah yang sembarangan.
" Menurut peneliti 50 Tahun yang akan datang Jakarta akan tenggelam bisa saja terjadi , maka dari itu kita dukung kebijakan PDAM supaya pipanisasi bisa berjalan yang konyol tuh ada apartemen, rumah susun, kondominium, swalayan, mall, hotel bahkan perusahaan besar yang menggunakan PDAM nya hanya 3 kubik, kemudian di campur dengan 7 kubik air tanah , nah air tanah dan air dari PDAM di oplos kemudian di jual kepada penghuni itu sesuai dengan retribusi PDAM, jadi pungutan kepada penghuni rusun atau apartemen tidak murni PDAM padahal di gerontengnya mereka itu air nya sudah di campur, dan itu manipulasi dan tentunya melanggar hukum . Menyikapi hal itu kami adakan diskusi membahas penggunaan air tanah dengan tujuan untuk bersama-sama mencari solusi dan pastinya bagi yang melanggar peraturan Gubernur ini akan mendapatkan sangsi. "Terangnya .
Menurut Rudy perlu adanya pengawasan penggunaan air tanah.
" Dalam hal ini perlunya ada pengawasan, PDAM tidak bisa berjalan sendiri, harus melibatkan KLH, SDA dan tentu nya masyarakat, potensi masyarakat ini akan galang untuk membentuk sebuah badan atau apa lah namanya , mungkin secara Independen melakukan pengawasan terhadap fungsi pergub penggunaan air tanah dan melaporkan kepada aparat setempat agar mendapatkan sangsi , kedepannya kira akan membentuk semacam satuan tugas (satgas) yang bekerja sama dengan PDAM, KLH dan SDA untuk memberikan efek jera sekaligus meningkatkan PAD . "Urainya .
Sementara itu Syahrul Hasan Direktur Pelayanan PAM Jaya yang menjadi salah satu Narasumber di diskusi publik menambah kan
" Untuk menambah pasokan air PAM Jaya saat ini sedang bangun spam aliran serpong yang sedang berjalan di kementerian PUPR , spam pesanggrahan, dan spam Ciliwung nah nanti nya akan menyuplai kebutuhan setiap 11000 liter perdetik untuk warga Jakarta yang saat ini belum terlayani , kondisi eksisting air baku yang 100 ℅ untuk warga Jakarta kesediaan PAM Jaya sebanyak 20700 liter perdetik , sedangkan 85% di suplai dari air luar Jakarta khususnya dari Jati Luhur dan kita beli air curah dari PDAM Tangerang melalui pipa langsung dan langsung di alirkan kepada warga-warga."bebernya.
Syahrul juga sampaikan Jakarta sendiri tidak memiliki air baku yang bisa memenuhi kebutuhan warga Jakarta.
" Jadi memang Jakarta sendiri tidak memiliki air baku yang bisa memenuhi kebutuhan warga Jakarta karena di lihat posisi Jakarta ada di inden pulau khususnya di pulau jawa dalam hal ini di pesisir sendiri yang air tidak layak di pakai, saat ini data eksisting yang kita miliki baru ada 67 persen jadi ada 33 persen yang saat ini kita sedang running sampai tahun 2030 , kita konfiden sampai angka 100 persen, membahas soal pengawasan air tanah yang saat ini sedang di lakukan oleh pihak-pihak lain itu bukan dari PDAM Jaya adanya di instansi lain tufoksi kami hanya sebagai penyedia air, nah untuk pengawasan itu domainnya ada di SDA( Sumber Daya Air) . "Tutupnya.
