LAMPUMERAHNEWS.ID
Ramainya kegaduhan yang berasal dari akan ada kebijakan pemerintah soal Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) akhir-akhir ini, mendapat sorotan dari pendiri Jakarta Barometer Jim Lomen Sihombing .
"Membahas soal polemik Tabungan Perumahan Rakyat yang saat ini membuat gaduh di kalangan perusahaan dan masyarakat, saya rasa belum tepat, bila kemarin sempat para politisi dari salah satu Partai pemenang pemilu sebut Tapera menciptakan korupsi baru seperti kasus Taspen, jiwasraya dan sebagai saya rasa itu hanya menjust saja, kalau seandainya statemen nya dugaan mungkin lebih tepat, memang kebijakan Tapera ini sangat mencederai hati masyarakat kecil terutama para pekerja swasta, para pekerja pabrik dan para ojek online pun di gadang-gadang ikut menjadi peserta Tapera. "Kata Jim Lomen saat di temui di kafe bilangan Rawamangun. (12/6).
Pendiri Jakarta Barometer juga sebut kebijakan Tapera adalah kebijakan ugal-ugalan.
" Membahas soal Tapera tadi bukan hanya para driver ojek online yang katanya ikut juga di potong penghasilan untuk Tapera tapi kegelisahan itu pun di rasakan oleh para pengusaha, para pekerja swasta malah sampai kepada para pramusaji atau penjaga toko akan terkena imbasnya, hanya saja kenapa ojol saja yang menjadi fokus apa karena jumlah mereka banyak? tapi di lain sisi di bawah ojol jauh lebih banyak nah saya lagi mikir cara motong penghasilan nya dari mana? Tapera sudah kacau kok dan itu akan terjadi pemerasan lagi tanpa kita sadari, rencana kebijakan pemerintah ini adalah kebijakan ugal-ugalan. "Sebutnya.
Menurut Jim Lomen rencana kebijakan Tapera di masa jabatan Presiden Joko Widodo yang hanya tinggal 2 bulan lagi bisa merusak harmonisasi dengan presiden terpilih.
" Kalau di lihat hari ini kebijakan baru tentu tidak membuat presiden terpilih nyaman, bukan hanya Tapera saja tapi masalah UKT, nah pak prabowo ini kan Menteri Ketahan justru beliau lah yang mengkritisi soal ukt, beliau malah menghimbau ukt di gratiskan atau di tekan biayanya, harusnya yang berbicara itu kan kementrian keuangan atau kemenko, kebijakan ukt saja membuat Pak Prabowo tidak nyaman, pemerintah ini kan tinggal 2 bulan lagi, kenapa sih harus buat kebijakan yang aneh-aneh yang bisa merusak hubungan harmonisasi antara Jokowi dan presiden terpilih . "Imbuhnya.
