LAMPUMERAHNEWS. ID
Jakarta- Rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bappenas tahun 2025 dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut anggaran kebijakannya diblokir sementara sebesar Rp329,5 miliar oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani pada tahun 2024." Di gedung DPR RI, Senayan. (13/6).
Suharso mengoptimalkan, dari total anggaran yang diblokir terdapat Rp119,6 miliar yang diblokir melalui skema penyesuaian otomatis dan mengizinkan sudah mengajukan pembukaan blokir pada tanggal 6 Juni 2024.
“Anggaran yang diblokir pertama yang terkait dengan N219 Amphibi dan juga mengenai penyesuaian otomatis nilai semuanya adalah 329 miliar,” kata Suharso .
Selain itu, terdapat anggaran sebesar Rp210 miliar yang diperuntukan untuk meningkatkan ekosistem kedirgantaraan melalui pengembangan pesawat N219 amphibi. Anggaran ini akan dikembalikan kepada Kemenkeu untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Kementerian teknis senilai Rp 53,2 miliar.
Pagu anggaran Bappenas untuk tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp2,16 triliun dan telah terealisasi Rp1,05 triliun atau sebesar 48,6%. Dengan begitu, besaran anggaran yang diblokir oleh Kemenkeu tercatat sebesar 16,7% atau setara Rp329,5 miliar.
Dengan demikian, jika ditambahkan dengan anggaran yang diblokir maka anggaran Bappenas yang telah terealisasi sebesar 65,3% atau bernilai Rp1,37 triliun , sehingga kalau dihitung 48,6% ditambah 16,7% itu adalah sekitar 65,3% sebenarnya kalau kalau dikeluarkan yang blokir anggaran ini menjadi satu,” sebutnya.
Suharso Monoarfa menyampaikan usulan penambahan anggaran penerbitannya sebesar Rp804,47 miliar, dari yang semula dalam halaman indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sebesar Rp1,97 triliun menjadi Rp2,77 triliun.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun depan terdapat tambahan 1.997 pegawai baru yang merupakan hasil rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Suharso menyebut, menghabiskan anggaran tambahan sebesar Rp597 miliar untuk membiayai gaji pegawai baru tersebut.
“Kami mengajukan Pak Ketua, permohonan usulan tambahan boleh dong saya ajukan usulan tambahan. Ini utamanya gaji pegawai karena gaji pegawai kai untuk tahun 2025 ada 1.997 orang tambahan sehingga semuanya ada Rp597 miliar,” pintanya.
Berdasarkan bahan paparannya, dijelaskan bahwa terdapat kebutuhan untuk kegiatan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang diusulkan sebesar Rp102 miliar.
Serta, tambahan Rp104 miliar untuk pelaksanaan kegiatan kajian strategi dalam memperkuat agenda pembangunan dan menjaga keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dengan milik daerah.
