Lampu merah news.id
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota administrasi Jakarta Utara gelar rapat pleno rekapitulasi verifikasi faktual baka calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ di pilkada November 2024 mendatang.
Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri katakan " tadi malam kami bersama Bawaslu Kota Jakarta Utara melaksanakan rapat pleno rekapitulasi verifikasi faktual atau verfak bakal calon independen pemilihan kepala daerah untuk Daerah Khusus Jakarta, "katanya di kantor KPU Jakarta Utara. (24/7).
Abie juga katakan verfak yang di lakukan telah melalui proses tingkat 6 kecamatan.
" Verfak tadi malam itu sebelumnya telah di laksanakan di 6 kecamatan setelah , lalu di tingkat kota, dan verfak itu sudah berjalan selama 10 hari, mulai tanggal 11 Juli sampai 21 juli 2024 , dari hasil verfak tersebut kita mengecek jumlah dukungan yang sebarannya ada di KPU Jakarta Utara, untuk mengecek secara faktual data itu mana yang benar-benar mendukung dan yang tidak mendukung , "tuturnya.
Ia juga sebutkan jumlah data dukungan untuk baka calon independen untuk maju di pilkada .
" Baka calon Gubernur nya yaitu Komjen Pol. (Purn). D.r (H.C). Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H. dan Wakil Gubernur Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. Daerah Khusus Jakarta (DKJ).Setelah di rekap di kota akan berlanjut ke rekapitulasi verfak di tingkat provinsi, untuk di Jakarta Utara sendiri jumlah dukungan nya sekitar 25% yakni 59752 , untuk dukungan yang memenuhi syarat berjumlah 16905 dan yang tidak memenuhi syarat 42847 . "Sebutnya.
Lebih lanjut Abie menyampaikan untuk calon independen hanya 1 pasangan saja dan tinggal menunggu verifikasi tahap 2 di tingkat Provinsi.
"Untuk independen hanya 1 pasangan saja dan tinggal menunggu verifikasi tahap kedua di tingkat provinsi, sedangkan untuk baka calon dari usungan partai politik, di bulan Agustus dan masih menunggu juga informasi dari KPU DKI, " lanjut nya .
Plt Ketua KPU Kota Jakarta Utara menambah kan proses pilkada mendatang siapa pun dapat mengawasi dan dapat mengakses informasi dengan mudah.
"Tentunya proses yang kami laksanakan sebagai penyelenggara secara terbuka, akuntabel dan siapapun bisa mengawasi serta siapapun dapat mengakses informasi nya dengan mudah , KPU bersama Bawaslu akan berjalan bersamaan artinya proses pelaksanaan pilkada di DKJ pada 27 November 2024 mendatang insyaallah kami akan menjaga ritme yang sama untuk terselenggara nya pilkada yang lebih baik, "imbuhnya .
