Lampu merah news.id
Jakarta - Para 99 senator pro-demokrasi adakan rembuk kebangsaan senator jaringan aktivis pro-demokrasi di bilangan hotel, Jakarta Barat. (13/8/24).
Sirat Prayuna salah satu dari 99 Senator Pro-demokrasi katakan rembuk kebangsaan mengambil tema kembali kepada demokrasi sejati.
" Rembuk kebangsaan yang kami adakan hari ini mengambil tema kembali kepada demokrasi sejati tentu dengan dasar pemikiran, bahwa dalam era 10 tahun pemerintahan ini kita tidak bisa di tampikkan mempunyai kontribusi lahirnya demokrasi, di era 80 an kami terlibat dalam dialeklika kebangsaan tentu reformasi adalah membangun tatanan baru, dengan harapan baru bahwa negara ini akan lebih baik sistem demokrasinya, akan lebih baik sistem kepartaian nya, lebih baik tata kelola pemerintahan nya , akan lebih baik tata kelola sumber daya alam nya, akan lebih baik penegakan hukum nya roll of low, akan menghindari pola-pola lama rezim Orde baru tetapi dalam perkembangannya dalam 10 tahun ini tentu kami melihat jauh dari harapan tadi. "Kata nya di lokasi kegiatan rembuk kebangsaan.
Sirat Prayuna juga terangkan cita-cita demokrasi yang menjadi kegelisahan pro-demokrasi.
" Melihat hal tadi jauh dari cita-cita reformasi sehingga banyak hal yang membuat pro-demokrasi jadi gelisah, kegelisahan ini sebagai aktivis pro-demokrasi mau tidak mau mengajak komponen pro-demokrasi ini untuk duduk bersama, berembuk bersama membicarakan dinamika kebangsaan, membicarakan persoalan kebangsaan, nah di dalam forum rembuk ini kita bersepakat membuat 3 komisi, yaitu komisi politik, hukum, sosial, ekonomi di pimpin oleh Paskal, komisi lingkungan, ekologi, sosial budaya, dan ada komisi rekomendasi dan sudah di putuskan dari 2 komisi ini melahirkannya pikiran yang jauh lebih maju, jauh lebih korektif terhadap perjalanan perkembangan demokrasi kebangsaan kita, tugas terakhir kami adalah merumuskan dalam satu maklumat narasi dari sikap politik dari hasil forum rembuk ini. "Terangnya.
Sementara itu Paskah Irianto yang juga senator pro-demokrasi menambah kan rembuk kebangsaan menghasilkan beberapa pemikiran dari senator-senator pro-demokrasi.
" Kesempatan kali ini ada beberapa dari wilayah ikut hadir dalam rembuk demokrasi, rembuk ini adalah hasil dari keinginan teman-teman Senator 99 pro-demokrasi yang isi nya mengkapitalisasi keresahan yang ada, pada dasarnya semua punya data yang sama, sudut pandang yang sama, hanya tinggal menjahit saja, beberapa point yang di sepakati adalah rakyat ini yang kami rasakan sudah tidak lagi mendapatkan keadilan, sudah tidak lagi mendapatkan kesejahteraan, hidup semakin sulit bahkan kecenderungan pada rezim kedepannya tidak melakukan koreksi pada rezim sebelum nya maka akan semakin parah, maka itu kami membuat beberapa rekomendasi yang bisa jadi akan lanjut pada aksi, yang pertama kita melihat pada akar problem sehingga ini harus di selesaikan. "Tambah nya.
Paskah juga sebutkan beberapa permasalahan yang menjadi kesengsaraan rakyat Indonesia.
"kami lihat kesengsaraan rakyat terkait undang-undang omnibuslaw, oleh karena itu kami meminta di rezim yang akan datang untuk segera di cabut, kedua undang-undang tentang winerba saya kira Indonesia kaya yang seharusnya rakyat sejahtera tapi politik bicara lain , sehingga politik tidak memperhatikan rakyat lagi , berharap rezim ke depan tidak seperti itu, yang ketiga kita inginkan rancangan undang-undang yang sekira nya tidak menjadi akar persoalan seperti rancangan undang-undang kepolisian yang akan di syahkan itu harus nya di koreksi ulang ,"sebut nya.
Paskal juga berharap agar DPR bisa menjadi cek and balance .
"kami berharap bahwa DPR bisa menjadi cek and balance sehingga koalisi tidak begitu besar bayangkan saat ini DPR menjadi stempel saja, dan 50 % menjadi koalisi rezim, ini sudah menyalahi diri nya sendiri sebagai wakil rakyat, karena seharusnya legislatif berposisi pada eksekutif, tapi yang terjadi adalah semua pro , apa lagi yudikatif nya juga pro pada rezim , ini pasti repot . "Harapnya.
Menurut nya dress politik DPR harus menjadi oposisi.
"Dress politika DPR harus menjadi oposisi ini lah yang seharusnya, kita menjadi monarki atau kerajaan kemudian sebagai sebuah catatan sejarah untuk anak bangsa sangat mungkin catatan-catatan yang masuk dari seluruh rumusan itu akan kami jadikan buku putih, rezim jokowi, yang lain nya adalah undang-undang partai politik untuk di kaji ulang supaya parpol-parpol memperbaiki diri nya agar terkontrol, setidak nya Negara harus ikut campur bukan diatur oleh partai, jadi partai tidak boleh mengambil dana dari siapapun terutama dari oligarki, sehingga menjadi kaki tangan nantinya, jadi rakyat menyiapkan anggaran untuk partai sehingga partai tunduk kepada Rakyat bukan pada oligarki, "tuturnya.
Ia juga mendesak kepada DPR lembaga kepresidenan harus dibawah undang-undang agar tidak menjadi alat penguasa.
" dan yang terakhir kita baru menyadari bahwa lembaga Negara yaitu lembaga kepresidenan tidak pernah diatur oleh undang-undang jadi kami akan mendesak DPR dalam iring-iringan yang akan datang bahwa lembaga kepresidenan harus di bawah undang-undang dan agar tidak menjadi alat penguasa maka seperti kepolisian tidak boleh di bawah presiden dia harus di bawah lembaga kementerian dalam Negeri kenapa bahwa Fungsi nya adalah keamanan saja bayangkan bila kepolisian memiliki senjata yang melebihi TNI akan membahayakan , maka akan berubah fungsi bukan mengamankan tapi menakut-nakuti rakyat. "Pungkasnya.
