Lampu merah news.id
Bogor - Warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat ini tengah digemparkan dengan adanya isu gratifikasi seks mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Kabar tersebut saat ini viral di media sosial usai diunggah akun instagram @lampor.jw dan @ssc_politikbanua.
Secara spesifik ungguhan yang dimuat pada Sabtu, 17 Agustus 2024 itu bertuliskan dosa besar Pj Bupati Bogor.
Bahkan tidak hanya itu saja, pada postingan itu disebut bahwa akun tersebut mengaku mendapatkan direct message alias pesan langsung dari seseorang yang menjelaskan bahwa ada skandal seks yang dilakukan petinggi ASN di Pemkab Bogor.
Parahnya lagi, dugaan isu gratifikasi seks tersebut dilakukan kepada anak buah yang ingin naik jabatan di Pemkab Bogor, oleh atasannya.
Berikut tulisan yang diunggah 2 akun tersebut dalam bentuk foto.
Dosa besar Pj Bupati Bogor
1. Skandal Gratifikasi Seks
2. Diskriminasi Wilayah
3. Intervensi dan Pengancaman Para Camat
4. Skandal Mutasi ASN
5. Pengancaman para Kades
Akun tersebut juga menandai akun @kabupaten.bogor dan @dprd.bogor dengan tujuan hal tersebut didengar.
"Warning!!!! @kabupaten.bogor dan @dprd.bogor. Jangan sampai amarah warga Bogor memuncak karena sikap arogansi PJ BUPATI ARMADA TOSEPU. Gw pastiin akan turun gunung dengan skala intens seperti kemarin," tulis @lampor.jw
Postingan kedua diunggah di hari yang sama, yang menjelaskan akun Instagram @lampor.jw memuat surat aduan aspirasi yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo.
Lampiran Perihal : SURAT ADUAN ASPIRASI MASYARAKAT
Kepada Yth.
Bapak. Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Di
Tempat
Assalamualaikum Wr.Wb
Dengan Hormat.
Allansi Kepala Desa Kabupaten Bogor (AKAD BOGOR), merupakan Aliansi independen yang di Inisiasi oleh masyarakat Kabupaten Bogor yang melibatkan kepala desa dikabupaten bogor sebagai wujud internalisasi keterbukaan demokrasi terbuka anatara masyarakat dengan kepala desa serta sebagai wahana silahturahmi dan urun rembug bagi warga dan kepala desa tanpa membedakan jabatan dan golongan.
AKAD BOGOR tidak berafiliasi dengan organisasi politik maupun asosiasi lainnya seperti APDESI, Aliansi Kepala Desa terlahir dari kesadaran dan masukan para msyarakat yang membutuhkan tempat keluh kesah terhadap kondisi Kabupaten Bogor yang dinilai jauh dari kata memuaskan.
Akad tidak memiliki hirarki organisasi, tetapi AKAD memiliki visi dan misi yang sama dengan masyarakat yaitu "Kepala Desa Pilihan Masyarakat memiliki Kesetaraan yang Sama".
Maka berdasarkan aspirasi warga melihat kondisi pimpinan kabupaten Bogor yaitu PJ Bupati Bogor yang dinilai jauh dari kata memuaskan dan merugikan masyarakat, maka dengan ini berdasarkan masukan aduan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor kami menyampaikan beberapa point keluh kesah tersebut yaitu:
1. Menyayangkan sikap PJ Bupati Bogor yang dinilai kurang etis dan tidak santun yaitu memarahi para camat terkait tidak berhasilnya perolehan Rekor Muri makan nasi liwet terbanyak sehingga berdampak kepada para kepala desa dimarahin oleh para camat. Dan warga merasa tidak dihargai kerja kerasnya.
2. Dengan tegas kami sampaikan bahwa warga bogor tidak butuh rekor muri tetapi warga bogor membutuhkan hasil kinerja para pimpinan
3. Kami warga Kabupaten Bogor menolak pemerasan yang dilakukan PJ Bupati Bogor berkedok kegiatan Rekor Muri. Jangan susahkan kami warga bogor hanya untuk kepentingan syahwat politik tanpa ada dampak positif kepada masyarakat
4. Kami para warga tidak sepakat terkait anjuran yang dilakukan oleh PJ Bupati Bogor kepada kepala desa untuk luran kegiatan Di Bali. Lebih Baik uang tersebut digunakan kepentingan masyrakat Bogor.
5. Apakah Bogor sebagai rumah bapak.prabowo selaku presiden terpilih pilpres 2024 mau di acak-acak dengan ketidak santunan PJ Bupati Bogor?.
Tidak hanya itu, dosa yang dilakukan oleh Pj Bupati Bogor yang lainnya ialah sewenang-wenang menempatkan posisi direktur utama Perusahaan Daerah Pasar Tohaga.
Hal itu berbuntut pada demo yang dilakukan sejumlah warga Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Gerakan Nasional Padjadjaran (Genpar) berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuntut pemberhentian penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu, Kamis, (16/8).
Mereka meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengevaluasi kinerja Asmawa selama 3 bulan menjabat.
"Beberapa hal menjadi catatan kami, terakhir soal sewenang-wenangnya Asmawa dalam menempatkan posisi direktur utama Perusahaan Daerah Pasar Tohaga. Sebab itu, kami minta Mendagri menarik kembali Asmawa Tosepu ke kementerian sebagai kabiro umum," kata ketua umum Genpar, Sambas Alamsyah di Cibinong
Sambas mengatakan bila aksi damai mereka tidak direspons Kemendagri, Genpar akan melakukan demo besar dengan massa lebih banyak dalam satu bulan ke depan.
Sambas juga menyampaikan surat berisi kebokbrokan kinerja Haris Setiawan selama menjadi direktur utama PD Pasar Tohaga.
Sambas mengatakan surat itu sudah diserahkan kepada Inspektorat Kemendagri dan akan menunggu balasan atas surat itu.
"Kami memberikan deadline satu bulan ke depan kepada Inspektorat Kemendagri untuk membalas surat kami, soal aduan kami dan juga bobroknya kinerja Dirut PD. Pasar Tohaga yang diangkat oleh Asmawa Tosepu tanpa melalui seleksi itu," kata Sambas.
