Jakarta - Sejumlah massa aksi mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta penuhi halaman gedung DPR RI untuk bergabung dengan massa aksi dari buruh, artis , elemen organisasi , aliansi masyarakat dan berbagai elemen lain nya. Mahasiswa Universitas Indonesia tak luput hadir dalam massa aksi penolakan revisi undang-undang pilkada yang pada Rabu 20 Agustus 2024 telah di rapat kan oleh MK dan legislatif di gedung DPR, Senayan. (22/8/24).
Koordinator massa aksi Mahasiswa UI "Jonas katakan kurang lebih dari 1200 Mahasiswa turun aksi di halaman DPR RI.
" Massa aksi UI yang ikut dalam aksi kali ini kurang lebih 1200 dan akan terus bertambah, yang ingin kita sampai kan adalah menolak RUU pilkada yang memuat 2 muatan pembangkangan konstitusi , yaitu batas usia dan tentang ambang batas result, sudah ada putusan MK no 60 dan 70 yang menyatakan bahwa batas usia di hitung mulai sejak tanggal penetapan calon bukan saat pelantikan, tapi di rapat paripurna terakhir DPR mengemukakan bahwa 30 Tahun itu di hitung sejak pelantikan yang mana memungkinkan pihak-pihak untuk maju padahal itu tidak konstitusional, selain itu pada ambang batas seharusnya sudah tidak berlaku 20% sebagai mana yang telah di putuskan oleh MK, tapi saat pembahasan kemarin di kembali kan ke norma yang lama, soal pembahasan 2 konstitusi tadi ingin mendesak DPR untuk menghentikan RUU pilkada yang bertentangan dengan konstitusi, "kata Jonas yang juga Kordiv Bem UI 2024 di lokasi aksi.
Pasalnya kemungkinan ada cawe-cawe Presiden Jokowi dalam putusan MK
" Cawe-cawe jokowi dalam putusan MK sangat erat kemungkinan nya kita membaca dari peta politik ada koalisi Indonesia maju plus yang sangat menginginkan maju nya Kaesang maupun Rawon, bila 2 ketentuan di muat akan menjegal pihak-pihak tertentu seperti Partai PDI-P maupun Anies, dan sebagai nya yang mana menurut kami sebagai mahasiswa sepanjang strategi politik di lakukan secara syah dengan itikad baik dan adil itu tidak ada masalah, tapi ketika langkah politik terindikasi pada pelemahan konstitusi dan pembangkangan hukum atau KKN dan kita akan bersuara, "pasalnya.
Menurut nya pilkada yang akan datang akan sama bobrok nya karena pola-pola yang di gunakan sama seperti pilpres 2024 kemarin.
"Kita ingin mencegah agar pilkada di November nanti tidak seperti pilpres kemarin, karena pola-pola nya sama seperti putusan MK 90 yang telah memutuskan Gibran yang akhirnya terpilih menjadi wakil presiden, tentu upaya seperti itu ingin kami cegah di Pilkada 2024 agar pilkada berjalan adil dan bersih dari KKN, "pungkas nya.
