Lampu merah news.id
Jakarta - Rembuk kebangsaan yang di gelar oleh 99 Senator Pro-demokrasi membahas soal kegelisahan rakyat yang di rasakan selama 10 tahun belakangan ini.
Ishak Rafik salah satu dari ke 99 senator pro-demokrasi yang juga ikut mendirikan lahirnya prodem mengatakan
" Setelah orde baru jatuh, kita berkumpul kembali dan membangun jaringan aktivis pro-demokrasi, dalam rembuk kebangsaan ini kita menyampaikan beberapa kesimpulan bahwa kehidupan bernegara demokratis hancur, secara ekonomi rakyat miskin, kemudian partai menjadi milik oligarki , karena pemilu yang mahal sehingga di jadikan bandar untuk bisa maju pencalegan, ini sangat merusak tatanan demokrasi, partai dalam sebuah koalisi besar dia menjadi bagian dari pemerintah, sebenarnya ini tidak boleh terjadi, DPR dalam hal ini menjadi pengawas nya, membuat anggaran belanja negara tugas dia menjadi partner tapi dalam pelaksanaan nya dia mengawasi , bila DPR menjadi partner maka tidak ada lagi yang mengawasi ini, dan korbannya adalah rakyat, karena ketika APBN tidak di gunakan untuk memakmurkan rakyat maka sebetulnya adalah tugas DPR untuk bisa kembali kepada rakyat tapi bila dia berkoalisi menjadi tidak bisa melakukan hal itu ." Kata nya di kegiatan rembuk kebangsaan yang di adakan di bilangan hotel Jakarta Selatan (13/8/24) .
Menurut Ishak penyebab undang-undang yang di buat sangat merugikan rakyat.
"Nah ini menyebabkan undang-undang di buat merugikan rakyat, karena mereka hanya jadi tukang stempel, selama 2 periode DPR dari 2014 -2019 , 2019-2024 sudah menjadi under bow dari pemerintah, bisa di suruh-suruh, ada 1 atau 2 partai di luar itu akhirnya harus tunduk dengan oligarki, kemudian pemerintah berjalan lebih banyak diatur oleh investor dan lembaga-lembaga internasional karena terlalu banyak hutang, otomatis kita kehilangan peluang untuk membangun negara dengan benar , sumber daya alam kita sangat besar tapi kita mendapatkan sangat sedikit dan kita mengharapkan pemerintah mampu bernegosiasi dengan negara-negara besar baik China, Amerika dan kaki tangannya juga investor agar mendapat bagian yang lebih karena pasal 33 undang-undang dasar 1945 ayat 3 yang berbunyi "bumi , air dan segala kekayaan di dalamnya dikuasi oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, artinya harus bisa dapat bagian yang lebih ini adalah konsep zakat, yang di bawa oleh pendiri Republik , konsep zakat itu 20 % maka hak rakyat di setiap tambang itu 20% yang sekarang ada dan bakal hadir, ini harus di serahkan kepada rakyat dan harus di atur untuk menjamin pendidikan rakyat, kesehatan rakyat bahkan listrik dan air nya bisa gratis,"ungkapnya.
Kata Ishak Negara kita akan bankrut bila pemerintah berikan semua sumber daya alam kepada investor
" Apa yang terjadi bila pemerintah kasih semua kepada investor ? kesalahan manejemen ini membuat kita bangkrut dan harus membangun dengan lebih banyak hutang dan akhirnya menjadi kan kita Negara yang tidak independen Kesimpulan kita sampai kepada hal-hal tadi , kita menuntut agar penderitaan rakyat jangan di perpanjang maka akan semakin parah. "Sesalnya.
Ishak punpun sampaikan harapan nya kepada pemerintah baru agar mampu mengembalikan hak rakyat kepada rakyat.
"Kita berharap di pemerintahan baru Prabowo dia mampu mengembalikan itu kepada rakyat, kembali kepada demokrasi ini, kejalan demokrasi sejati, jangan lagi bermain-main, jangan ada lagi koalisi besar yang permanen yang akan menghancurkan hak-hak rakyat, " harapnya.
Di sisi lain Standarqiya Latief yang juga merupakan pendiri dari jaringan aktivis pro-demokrasi katakan kekhawatiran nya bila pemerintah baru nanti melanjutkan kebijakan yang telah menyengsarakan rakyat.
"Kita tahu semua dan masyarakat juga mengikuti perkembangan bahwa yang selalu di munculkan wacana bahwa paska Oktober 2024 ini setelah rezim jokowi selesai dan di lanjutkan oleh pemerintahan yang baru ada kecenderungan dan menjadi kekhawatiran bagi banyak pihak , bahwa pemerintahan yang baru akan meneruskan kesinambungan, kebijakan pemerintahan jokowi yang nyata-nyata dan telah kami pelajari oleh semua kalangan mencermati dan merasakan dampak negatif nya khususnya kita bicara demokrasi, goal demokrasi itu adalah kesejahteraan rakyat dan itu tidak kita rasakan di 2 periode pemerintahan Jokowi , apa parameter nya yang bisa mengukur adanya kesejahteraan adanya keadilan, ada nya penghargaan atas hak-hak manusia, ada kepastian penegakan hukum, itu semua Pointer atau substansi dalam kesejahteraan yang terjadi, masa kegagalan ini harus di lanjut kan? jangan sampai , jadi kenapa hari ini kita bicara soal kembali kejalan demokrasi sejati, artinya demokrasi yang benar-benar mengorientasikan proses tata kelola berbangsa dan bernegara, "paparnya.
Sandraqiya juga tekankan pemanfaatan sumber daya alam yang begitu besar tapi rakyat tidak bisa ikut merasakan nya.
" pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang luar biasa kaya raya, penyelenggaraan keuangan negara yang notabene nya setiap tahun selalu meningkat tapi siapa yang menikmati ? Hari ini kekayaan ekonomi nasional hanya di kuasai oleh segelintir orang, gak lebih dari 5 % , malah mungkin lebih kecil lagi menguasai perekonomiannya nasional nah itu rakyat tidak bisa merasakan rasa keadilan, daya beli menurun dan masih banyak lagi, belum lagi di timpa kebijakan-kebijakan soal peningkatan pajak dan sebagainya , nah ini semua bersumber pada lemah dan hancur nya kepastian penegakan hukum, hukum menjadi instrumen bagi pemilik modal dan penguasa harusnya hukum menjadi alat dan kepentingan menegakkan keadilan bagi semua bukan menjadi alat atau kepentingan penguasa dan pemilik modal ini tidak boleh terjadi, kesalahan apa yang telah di lakukan rezim Jokowi , hari ini undang-undang harus di koreksi secara total, bahwa akan ada pertimbangan langkah hukum bukan lagi tidak mungkin, jadi sekali lagi penekanan nya adalah demokrasi sejati mengorientasikan sebuah proses sebuah perjalanan negara pada kecintaan keadilan dan kesejahteraan untuk semua, "pungkasnya.
