Lampu merah news.id
Jakarta – Mendekati tanggal 20 Oktober 2024, tuntutan masyarakat untuk kembali ke UUD 1945 Asli sebagaimana ditetapkan pada 18 Agustus 1945 makin nyaring disuarakan.
Apakah tuntutan masyarakat akan dilaksanakan Prabowo Subianto setelah dilantik pada 20 Oktober nanti masih tanda tanya besar.
Namun demikian, menurut Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah, ulasan Prabowo Subianto dihadapan para perwira remaja hampir sebulan lalu tentang aktualisasi Alinea Keempat Pembukaan UUD 45 menggambarkan secercah harapan bahwa ada keinginan Prabowo untuk merealisasikan tuntutan masyarakat guna menegakkan kembali UUD 45 Asli.
“Apalagi bila diingat keinginan dan tekad untuk melaksanakan UUD 45 yang Asli itu juga merupakan Visi dan Misi yang tercantum secara jelas pada Anggaran Dasar Partai Gerindra,” buka Amir, Sabtu (17/8/2024).
*Tantangan Pemerintahan Prabowo*
Terlepas dari berbagai asa dan harapan yang disuarakan masyarakat, Amir melanjutkan, penyelenggaraan pemerintahan negara untuk lima tahun mendatang akan menghadapi tantangan utama yaitu mengenai pendapatan negara yang harus disediakan untuk mendukung pemerintahan negara untuk segala aktivitas dan realisasi kebijakannya.
Menurut Amir, tantangan pertama yang akan dihadapi adalah defisit APBN sebesar Rp616,2 Trilyun. Disamping utang jatuh tempo 2025 sebesar Rp800,35 Trilyun. Sementara pada tahun 2026 membengkak menjadi Rp803,19 Trilyun.
Dengan demikian, dari sisi keuangan dan kebijakan moneter diperkirakan dalam lima tahun mendatang rezim pemerintahan yang dipimpin Prabowo akan menghadapi tiga masalah utama.
Pertama, bagaimana menggali sumber utama pendapatan untuk membayar utang baik cicilan maupun bunga. Kedua, bagaimana melakukan kebijakan moneter dan fiskal untuk menjamin dan menjaga ketersediaan cadangan devisa secara likuid. Ketiga, darimana sumber pembiayaan sebagai modal kerja lima tahun mendatang.
“Melihat kondisi demikian, timbul tanda tanya apakah pertemuan antara Prabowo dengan Nathan Rothschild di Batam beberapa waktu lalu, dapat dianggap sebagai indikasi positif bahwa keluarga juragan Bank of England dengan sindikasi-nya di seluruh Eropa akan mendukung pemerintahan Prabowo?,” ujar Amir.
Namun demikian, memperhatikan gejala – gejala yang berkembang pada beberapa negara besar baik di Timur maupun di Barat, yang kebijakan keuangan dan moneternya bergantung pada Bank Dunia (BD) dan Dana Moneter Internasional (DMI), saat ini rata rata sedang mengalami kolaps.
*Negara Besar Manfaatkan GCA*
Sementara itu, dengan memperhatikan berbagai realitas dan dinamika keuangan dan moneter dari negara – negara Komite 300, kebanyakan dari negara itu sedang berusaha untuk memanfaatkan rekening 103.357.777 yang lebih dikenal Global Collateral House (GCA) yang rekeningnya bukan saja pada seluruh bank sentral dunia termasuk pada Bank of England (BoE), Bank of International Settelment (BIS) maupun The Fed, serta People’s Bank of China.
“Namun sampai sekarang tanpa persetujuan M-1, negara – negara tersebut belum dapat merealisasikan dana GCA tersebut,” terang Juru Bicara dan Juru Runding The Collateral House ini.
Mengingat M-1 adalah putra Indonesia Asli, Amir meyakini, tidaklah sulit bagi Prabowo untuk meminta persetujuan pemilik rekening 103.257.777 guna membantunya dalam mengatasi keuangan dan moneter untuk lima tahun mendatang.
Karena apa, Amir menambahkan, GCA ini dapat digunakan sebagai Collateral, sebagai penjamin bayar utang. Lalu, sebagai jaminan untuk menjaga cadangan devisa nasional dalam kondisi likuid. Sebagai jaminan modal kerja lima tahun.
“Namun harus diingat, untuk mendapatkan bantuan M-1, pemilik rekening 103.357.777, Prabowo harus menetapkan penggunaan dana GCA ini harus menghindari intervensi politik dan intervensi birokrasi,” pungkas Amir.
[Sony|AT]
