Lampu merah news.id
Jakarta - HUT RI yang ke 79 tahun ini akan di gelar di 2 Istana Negara secara bersamaan, yakni Istana Negara Jakarta dan IKN, hal ini menjadi polemik di kalangan aktivis.
Standarkiaa Latief , Senator Pro-demokrasi mengatakan pendapat nya saat di mintai tanggapan melalui whatsapp.16/8/24) .
"HUT RI yang akan di gelar pada 2 tempat yaitu di Istana Negara di Jakarta dan di Istana Negara di IKN sejatinya telah menurunkan marwah dan kehikmatan upacara yang berkategori resmi kenegaraan. Agenda upacara peringatan HUT RI ke 79 yang juga digelar di IKN mencerminkan pemaksaan kehendak presiden Jokowi karena tidak ada landasan aturan hukumnya. Sejauh ini DKI Jakarta masih berstatus ibu kota NKRI, hal mana juga ada penegasan dlm UU No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang disahkan pada April 2024 lalu."kata senator Prodem
Standarkiaa uga sebut penyelenggaraan HUT RI di IKN akan menggerus anggaran yang fantastis.
"Penyelenggaraan HUT RI ke 79 di IKN yang menggerus anggaran tidak kurang dari 500 milyar semakin menunjukan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki kepekaan sosial atas kondisi umum rakyat yang saat ini terhimpit kesulitan hidup , karena ekonomi Nasional sedang terpuruk. Pemerintah harusnya prihatin, bukan busung dada dengan segala retorika kosongnya. Apa yang salah jika pemerintah menggelar peringatan HUT RI tetap seperti biasa di Istana Negara di Jakarta, "sebut nya.
Dikatakan Standarkiaa bahwa anggaran atau biaya untuk menggelar perhelatan HUT RI Ke 79 di IKN mencerminkan pemerintah yang ugal-ugalan.
"Anggaran biaya peringatan HUT RI ke 79 di IKN merupakan cermin pemerintah ugal-ugalan dalam penggunaan dana, yang sepantasnya bisa dialokasikan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat , dan saya rasa pola kepemimpinan Jokowi telah melukai rasa keadilan masyarakat luas yang sedang dihimpit kesulitan hidup, perlu di ingatkan kembali bahwa ekonomi nasional saat ini kondisinya parah, "pungkasnya.
