Lampu merah news.id
Jakarta - Ketua Poros Rawamangun "Rudy Darmawanto secara tegas mengkritik adanya dugaan Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dugaan ini muncul seiring banyaknya temuan mengenai PJLP yang terdaftar sebagai pegawai dan menerima honorarium sesuai Upah Minimum Regional (UMR), namun tidak ada bukti keberadaan fisik dari pegawai tersebut di lapangan.
Melihat hal ini dia meminta Kepala Dinas, Inspektorat, Walikota dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk segera melakukan inspeksi dan evaluasi terkait temuan ini.
Dalam pernyataannya tertulis nya dia menjelaskan bahwa masalah ini bukanlah hal sepele, karena menyangkut potensi kebocoran anggaran yang bisa mencapai miliaran rupiah.
"Penyelenggaraan keuangan di beberapa dinas, terutama yang memiliki PJLP, perlu dievaluasi ulang. Banyak ditemukan PJLP yang namanya terdaftar, honornya berjalan, tetapi orangnya tidak ada. Ini jelas pemborosan dan bentuk manipulasi di tingkat bawah," Kata Rudy dalam pernyataannya.(18/8/24).
Menurut nya temuan di lapangan SDA Jakarta Timur ada nama pegawai PJLP yang sudah tidak aktif tapi namanya muncul.
"Lucunya sebagai temuan lapangan di SDA Jakarta Timur ada nama yang sudah gak aktif karena batasan umur tapi namanya masih muncul penerima honor, ada yang kena kasus narkoba dan ditahan pihak berwajib dan tindakan kriminal lainya tapi masih aktif, aneh nya lagi ada PJLP yang bekerja demi kepentingan swasta di daerah perumahan mall aeon , tapi tidak mengunakan rompi SDA begitu ditanya karena ada perintah pimpinan ngak boleh pakai rompi resmi pjlp, belum lagi ada pjlp nungguin gundukan tanah untuk dijual ke pada swasta lagi-lagi atas perintah pimpinan untuk jualan tanah dan urugan, serta di Dinas LH juga masih banyak yang fiktif nama ada tapi tetap terima honor dan masalah lainnya, "terangnya.
Rudy juga keluh kan ada yang benar-benar PJLP.
"Sebenarnya kasian juga jadi pjlp yang benar-benar bekerja secara baik bahkan ada cerita pungutan liar, absen dipotong perjam 250 rupiah, dan harus bekerja seperti budak kalau gak mau akan di pecat sama ka satpel, miris dengarnya, "keluhnya.
Rudy juga katakan fenomena ini telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak PJLP pertama kali dibentuk. Ia juga menegaskan bahwa keadaan ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di kalangan pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh.
Lebih lanjut, Rudy juga mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, baik yang saat ini menjabat maupun yang baru terpilih, untuk turut mengawasi dan mendorong investigasi lebih lanjut , perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki masalah PJLP ini.
"Dengan adanya pengawasan ketat, kita dapat mencegah kebocoran anggaran yang tidak perlu dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jakarta," Lanjut nya .
Rudy berharap agar PJ Gubernur, Inspektorat, dan Kepala Dinas turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi keabsahan PJLP yang ada.
"Diharapkan agar Pj Gubernur, Inspektorat, dan Kepala Dinas turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi keabsahan PJLP yang ada. Jika ini dibiarkan, kebocoran anggaran yang terjadi akan sangat besar, sementara masih banyak kebutuhan lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), bantuan sosial, dan kebutuhan masyarakat lainnya yang masih membutuhkan anggaran," harapnya.
Rudi juga mengimbau masyarakat, khususnya mereka yang bekerja sebagai PJLP, untuk lebih sadar dan jujur dalam bekerja. Ia menekankan bahwa masih banyak warga Jakarta yang membutuhkan pekerjaan, dan penyalahgunaan wewenang semacam ini hanya akan memperburuk keadaan ekonomi dan sosial di kota ini.
