Iklan

Klik Ternak

Jelang pilkada serentak Bawaslu DKJ adakan kegiatan koordinasi kehumasan dalam penyampaian ke masyarakat.

lampumerahnews
Senin, 02 September 2024, 20.55 WIB Last Updated 2024-09-02T13:55:14Z

 



Lampu merah news.id

Jakarta - Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) gelar rapat Koordinasi Humas dengan Bawaslu Kota dan Kabupaten di bilangan hotel PIK, Jakarta Utara. (2/9/24).


Ketua komisioner Bawaslu DKJ " Munandar dengan tegas menyampaikan "Tetap Kompak, Hindari Konflik", peran kehumasan dalam menjaga integritas penyelenggara sangat di prioritas kan sebagai tugas dan pokok pengawasan Pilkada pada November mendatang" Kata nya pasca Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah dilaksanakan Pada Tanggal 30 Agustus - 1 September 2024 ".


Quin Pegagan komisioner Humas dan Datin mengingatkan bahwa pentingnya kreatifitas dalam menyampaikan informasi kepemiluan agar pesan yang dimaksud bisa dipahami oleh masyarakat


" Saya mengingatkan kepada humas Bawaslu baik di Provinsi , di tingkat kota bahkan di kabupaten pentingnya kreativitas dalam menyampaikan informasi kepemiluan agar pesan yang di maksud sampai kepada masyarakat pemilih, " ujar Quin di sela-sela kegiatan.


Kegiatan ini menghadirkan narasumber, Fauziyah (Dekan UTA’45) , Unggul Agena (SAFENet) dan Kristantyo Wisnubroto (Kemenkominfo).


Fauziyah menyebutkan" angka Partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%, sehingga perlu perlunya peningkatan partisipasi perempuan, supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Untuk itu, publikasi terhadap gagasan-gagasan perempuan untuk memperkuat demokrasi bisa menjadi ruang terhadap perempuan  dan juga sebagai catatan bagi pemerintah agar mengakomodir aturan aturan yang pro terhadap perempuan, "sebut nya  .


Di sisi lain  menurut Unggul Ugena ungkap kan dalam pengawasan pilkada Bawaslu harus waspada terhadap voters surpression.


"Dalam pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu harus waspada terhadap “voters surpression” yaitu hal yang dapat merusak demokrasi, seperti mengancam atau mengintimidasi secara langsung, menyebar disinformasi untuk mengelabui pemilih dari informasi yang benar tentang pemilu, sehingga  mengganggu jalur komunikasi lawan sehingga lawan sulit berkomunikasi dengan pemilih, dan mengusik hak seseorang untuk memilih, ungkap nya .


Selanjutnya, Kristantyo Wisnubroto sebagai Tenaga Ahli Kemenkominfo sekaligus Redaktur www.indonesia.go.id, menambahkan "  bahwa sebagai humas lembaga publik, BAWASLU harus bisa menyajikan informasi atau berita kepemiluan  yang mendidik, informatif, mencerahkan, valid dan berdasarkan fakta yang ada, netral atau obyektif, serta tentunya menghibur, "imbuhnya.


Turut hadir Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Quin Pegagan, Reki Putera Jaya  dan Rini Rianti Andriani hadir pada kegiatan ini.

Komentar

Tampilkan

Terkini