LAMPUMERAHNEWS.ID
Kota Bekasi - Mutasi Kepala Dinas yang dilaksanakan pemerintah kota Bekasi diduga terdapat jual beli jabatan, ketua Perhimpunan Mahasiswa Bekasi agha syahid resmi melaporkan dugaan Gratifikasi jual beli jabatan kepada kejaksaan negeri kota Bekasi pada Hari Kamis 24/10/2024 laporan tersebut merupakan keseriusan dalam mengungkapkan kebenaran dan keadilan dalam pelaksanaan open bidding yang dilakukan Pemkot Bekasi.
"Kota Bekasi pernah terjadi penangkapan ASN yang dilakukan KPK dan salah satunya kasus Jual beli jabatan, dan tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi kembali pelanggaran tanpa diketahui penegak hukum, jadi kami sebagai masyarakat berhak melaporkan dugaan tindak tersebut, untuk mengungkap kebenaran dan keadilan di bumi Bekasi" ucapnya kepada awak media Jum'at (25/10/2024)
Menurut Undang-undang 20 tahun 2001 Pasal 12B ayat (1) "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap jika berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
"Kepala BKPSDM (Hudi Wijayanto -red) diduga telah melakukan pelanggaran UU 20/2001, penerima gratifikasi dan pemberi harus segera diperiksa oleh kepala kejaksaan negeri kota Bekasi, jangan sampai tindak jual beli jabatan terjadi lagi di kota Bekasi" ucap Agha.
Dalam open bidding yang dilakukan oleh Baperjakat, kepala BKPSDM (Hudi Wijayanto -red) diduga telah melakukan pelanggaran Permenpan RB No 15/2019 Pasal 1 berbunyi "Ketentuan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini", dan dalam lampiran Halaman 9 ayat 5 berbunyi 'Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme".
"kami menduga ada potensi tindak yang melawan hukum dengan adanya intervensi dengan tidak memperhatikan nilai dan peringkat, terindikasi bahwa kepala BKPSDM telah menyalahgunakan jabatan dan melanggar aturan yang berlaku di Republik Indonesia" ujarnya.
Selain itu pernyataan Hanafi kepala bidang administrasi dan pengembangan karir Aparatur BKPSDM yang mengatakan seleksi JPT terkait peringkat tidak mempengaruhi hal itu menambah kecurigaan publik dalam pelaksanaan open bidding yang dilakukan pemkot Bekasi.
"Pernyataan kabid BKPSDM dalam media online bahwa penetapan pejabat setelah open bidding merupakan keputusan PJ. Wali Kota (Raden Muhamad -red) seolah - olah BKPSDM cuci tangan dan menyalahkan PPK yaitu PJ. Wali Kota, padahal BKPSDM merupakan Baperjakat yang seharusnya memberikan pertimbangan yang benar, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/ 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 harus ditegakkan, jadi percuma saja ada peringkat kalau tidak dianggap, seakan-akan nilai open bidding tidak ada pengaruh buat apa open bidding hanya menghamburkan Anggaran,? masuk sekolah aja jalur prestasi melihat peringkat ini jadi pejabat tidak melihat peringkat aneh bin ajaib, kemampuan dan kecerdasan dalam nilai open bidding tidak berlaku dikota bekasi" ucapannya
"kami juga akan melakukan pelaporan ke KASN untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi dalam mengungkapkan kecurangan dalam Open Bidding yang diduga kuat berbau Gratifikasi"" Tutupnya
