lampumerahnews.id
Jakarta - Setelah melalui tahapan persidangan perselisihan sengketa Pilkada Provinsi Papua Pegunungan, Cawagub Papua Tengah terpilih, Ones Pahabol angkat bicara terkait permohonan di batalkan nya suara baik dari paslon 01 ataupun 02 yang di mohonkan oleh pemohon pada sidang di Mahkamah Konstitusi pada Kamis 12 Februari 2025 .
Melalui sambungan telepon seluler Cawagub Papua Tengah terpilih, Ones Pahabol memberikan keterangan terkait dalil yang di sampaikan oleh kuasa hukum paslon 02 .
" Terkait apa yang telah di mereka dalilkan harus ada pembuktian yang jelas, yang kedua bukan soal pembuktian anggaran tapi dalil yang mereka ajukan itu yang mereka bicarakan apakah sudah pantas semua , bukan nya sudah ada pihak-pihak berwenang dalam arti Bawaslu maupun KPU tidak pernah menerima laporan hal-hal yang seperti mereka sampai kan, semua itu tidak benar , kemudian pernyataan Bawaslu bahwa penyelenggaraan pilkada provinsi Papua pegunungan sama sekali bersih, ini sistem noken, yaitu sistem pengangkatan kepala suku, secara kultur sudah ada, agar undang-undang di hormati, nilai kultur harus dapat di tunjang oleh undang-undang agar masuk dalam sistem, tapi cikalbakalnya adalah tetap sistem kultur jadi untuk pilkada provinsi pemilihan gubernur 8 kabupaten tidak ada masalah,"terang nya.
Sistem pemilihan secara noken masih sangat kental karena Papua Pegunungan masih menjunjung tinggi nilai adat
"Saya lebih cenderung pada sistem noken , sistem noken yang benar-benar di lakukan dan sangat beretika juga menghormati nilai-nilai budaya, kemudian kepala suku atau tokoh-tokoh menjadi panglima tinggi dari suku tersebut dan mereka sudah ambil keputusan jadi kalau klaim suara dari wilayah yang lain untuk tolikara sangat 100 persen tidak mungkin, ini adalah suatu pembohongan yang sangat besar, kedua sebenarnya itu dia secara etika adat atau etika kultur itu sangat memalukan, dia telah merusak tatanan kultur yang bersangkutan dan menolak suara yang telah ada, mereka masuk dalam tatanan ini adalah pelanggaran, "ujar nya.
Ones Pahabol mengingat kan kembali saat pemilihan presiden di era Jokowi yang pernah mendapatkan 100 persen suara di suatu daerah di Papua.
"Bisa kita mengingat kembali penyelenggaraan pilkada 2024 lebih nyaman di banding penyelenggaraan sebelum-sebelum nya, yang kedua soal suara 100 persen jangan heran tapi hari ini tolikara baik hati sehingga 8000 suara di kasih ke no 2 , dan orang yahukimo saya sendiri maju tapi saya dan keluarga tidak ngotot walaupun kami punya suara, diambil no 2 , itu tidak sopan secara adat, itu tidak punya dedikasi tatanan adat yang di miliki jadi sebenarnya sangat merusak dan itu tidak sopan, lalu soal tolikara pak Jhon itu sebagai kepala suku, undang-undang saja sangat menghormatinya, apalagi orang tertentu dalam suara tanpa alasan yang jelas mau mengambil atau gagalkan kemenangan ini sangat tidak berdasar sama sekali itu suatu kebohongan yang ketiga dulu Jokowi ada di tanah Papua perhitungan suara mencapai 100 persen itu sistem noken, apalagi hari ini pemimpin tidak seperti orang Jakarta, ini anak yang integritas, kapabilitas, yang punya andil sebagai kepala suku yang telah di nobatkan oleh masyarakat orang yang berkarisma, kemudian memiliki migmen, bukan kepala suku kaleng-kaleng itu artinya orang yang punya nama dan andil di masyarakat Tolikara ."ungkap nya.
Cawagub juga menghimbau kepada anak-anak Papua harus memahami apa itu sistem noken.
"Anak-anak di Papua harus paham sistem noken dan harus mengerti lebih baik, hari ini tidak ada sesuatu yang salah, kami menyampaikan terimakasih dan sangat puas terhadap masyarakat yang memiliki cikal bakal turun menurun dan undang-undang Negara yang sangat di hormati dan besok pasti akan di tetapkan sebagai Gubernur dan wakil Gubernur.
