lampumerahnews.id
Jakarta - Merespon keresahan di masyarakat terkait dengan pembelian tabung gas LPG 3 kg hanya di agen pangkalan, senin, 10 pebruari 2025 diadakan pembahasan terkait hal tersebut antara Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan pihak eksekutif, dimana hadir Plh.Kadis energi dan kadis UMKM. Turut hadir Basri Baco, selaku koordinator Komisi B.
Pada rapat tersebut Wa Ode Herlina, dari fraksi PDI Perjuangan berpendapat kekisruhan distribusi gas 3kg juga disebabkan karena lemahnya data sasaran subsidi.
Pemerintah Pusat pada dasarnya ingin agar penerima subsidi gas tepat sasaran. Hanya saja, kebijakan pembelian tabung di pangkalan juga bukan solusi.
Menurutnya, agar tidak terus berulang jadi masalah, data penerima per jenis bansos harus proaktif dibuat, divalidasi ketat dan transaksinya didigitalisasi.
“Saya usulkan kepada ketua (dan peserta rapat), agar kita segera bentuk pansus data, yang kemudian dilanjutkan pembentukan UPT Data Bansos. Kita digitalisasi penerima bansos di Jakarta,” demikian Wa Ode.
Setelah rapat, Wa Ode menjelaskan, masalah data ini juga terjadi pada KJP, Kartu Lansia, KJS dan jenis bantuan lainnya.
Dengan digitalisasi, maka bantuan tabung gas hanya bisa diakses oleh yang nama-namanya sudah ditentukan, dan pembayaran juga sebaiknya memanfaatkan qris atau virtual account.
Tiap agen dan pengecer memiliki nama-nama yang bisa membeli tabung subsidi. Besar subsidi juga bisa dipastikan dan tidak perlu kita curiga ada mafia bermain.
“Disamping penerimanya sudah ditentukan, jumlah pembelian per bulan juga bisa dibatasi. Jangan satu KK bisa membeli banyak tabung gas. Dengan pembayaran qris atau virtual account, otomatis jumlah maksimal tabung dibeli, bisa dikunci,” demikian Wa Ode.
[Sony|AT]
