lampumerahnews.id
JAKARTA - Sejumlah pengurus Gerbang Tani DPW DKI Jakarta mendatangi Gedung DPR RI Jakarta, kedatangan rombongan Gerbang Tani dipimpin langsung ketua Gerbang Tani DPW DKI Jakarta Tri Waluyo, Senin (17/3/2025).
Kedatangan rombongan Gerbang Tani untuk menyampaikan keluhan nelayan terkait peraturan dari kementerian KKP, mereka langsung diterima oleh wakil ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal diruang kerjanya digedung Nusantara III.
Dari pertemuan yang dibicarakan pengurus Gerbang Tani khususnya nelayan Muara Angke, terkait aturan VMS yang diberlakukan kapal 30 GT kebawah membuat keberatan nelayan, selain itu pangkalan kapal, pajak PNPB dan banyaknya pungli dari oknum terkait.
" Hari ini kami bersama rekan nelayan telah bertemu wakil ketua DPR RI dan diterima, Allhamdulillah pertemuan kami mengutarakan keluhan nelayan terkait kebijakan dan peraturan dari pemerintah yang membuat keberatan yaitu terkait pangkalan kapal," kata James Willing pengurus Gerbang Tani DPW DKI Jakarta.
Masih kata James, jika tidak punya pangkalan kapal maka kami akan didenda, yaitu jika kapal masuk ke Jakarta terancam didenda, saat itu juga saya pernah di intimidasi akan dihapus SIUP usahanya, bahkan CVnya ini sangat miris," kata dia.
Lanjut James, terkait PNPB mana lebih penting dengan Pajak, padahal saya bayar PNPB dengan baik karena supaya keluar RVMnya, nah ini pangkalan masih dipersoalkan, selain itu masalah VMS, jika kapal menepi akan kena denda, sedangkan dilaut tidak ada tempat parkir apalagi saat ada gelombang yang besar kita perlu keselamatan untuk menepi, tapi karena lewati zona kita akan kena denda," keluhnya.
Sementara Najirin nelayan kapal dibawah 30 GT dia keluhkan adanya peraturan VMS yang sangat memberatkan bagi para nelayan kapal dibawah 30 GT.
" Saya inginkan untuk dikaji ulang peraturan itu karena memberatkan nelayan, sedangkan pemasangan VMS bayar 20 juta, belum setiap tahunnya bayar 6 juta dan suratnya 1 juta, ini kan memberatkan kami para nelayan," tegasnya.
Najirin juga menginginkan untuk pembuatan surat surat untuk di efisiensi atau diperkecil.
" Saya juga meminta pemerintah untuk tidak terlalu banyak terkait surat syarat penerbitan kapal, untuk saat ini saya terima sampai 13 surat, surat ini itu, yaa kalau bisa cukuplah empat atau lima," kata dia.
Keluhan Najirin membuat dirinya menginginkan Kementerian KKP untuk lebih mengerti dalam usaha saat mencari ikan, bahkan ia menawarkan kongsi kepada KKP untuk pencarian ikan.
" Nah saya punya kapal 3, biarlah kapal 3 saya kongsi ke KKP, saya cukup miliki kapal saja, hasil bagi dua, mereka biar mengerti bagaimana saat kita berlayar cari ikan, belum BBMnya, ABKnya, punglinya dari oknum oknum terkait," ungkapnya.
Wakil ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, dari keluhan Gerbang Tani mewakili nelayan dia akan mengkonsulidasi ke komisi IV dengan Kementrian KKP.
(Kipray)
