Lampumerahnews.id
Jakarta- Lesunya ekonomi nasional dan tantangan berat yang dihadapi 65,4 juta pelaku UMKM mendapat perhatian serius dari dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed. Untuk itu, Tokoh Nasional yang dikenal sebagai "Dokter Ekonomi Rakyat" ini siap meluncurkan program MUPP (Modal Usaha Produktif dan Pendampingan) sebagai langkah konkret membangkitkan ekonomi rakyat berbasis pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM, untuk melejitkan kesempatan usaha dan lapangan kerja baru di Indonesia. (8/4).
Dalam bincang santai bertajuk Ngopi Ala Kawulo Alit di bilangan Cempaka Putih Raya, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dr. Ali Mahsun ATMO menegaskan bahwa revolusi PKL adalah jawaban terhadap situasi ekonomi nasional yang stagnan. Jawaban untuk bangkitkan lesunya UMKM Indonesia. Program MUPP akan menyasar 20 juta pelaku UMKM baru dan merevitalisasi 20 juta pelaku UMKM eksisting di seluruh Indonesia. Langkah ini jadi keharusan Indonesia agar sukses jemput puncak demografi 2030 yang mensyaratkan 100 juta UMKM unggul, serta mampu rengkuh pertumbuhan ekonomi nasional 8% tahum 2029.
"Ini adalah sebuah keniscayaan demi utuhnya kedaulatan ekonomi bangsa, merah putih dan NKRI ditengah kondisi global makin tidak menguntungkan. Rakyat dan bangsa ini harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, harus mampu bersaing dan unggul di dunia global. Oleh karena itu, PKL dan UMKM harus mampu maju, unggul, serta naik kelas. Untuk itu harus bersatu dan tangguh", tegas Ali Mahsun ATMO, Dokter Ahli Kekebalan Tubuh alumni Universitas Brawijaya Malang dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Jakarta.
Didampingi Ketua DPW Asosiasi PKL Indonesia Jatim Adi Mulyono, SE., MM., lelaki sahaja dan berkumis eksentrik yang juga emban Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) ini juga menyampaikan hal yang sama ketika Halal Bihalal PKL dan UMKM Se-Jatim di Pasar Rakyat Jambangan (PRJ) Masjid Al Akbar Surabaya dan Ngopi Ala Kawulo Alit bersama Tokoh Muda Bangsa, Dedy Priyadi Senopati WD, S.E., M.Ak., CAI., CCD., CPCD., CLA., di Surabaya Barat Minggu 6 April 2025. Menurutnya, UMKM dan PKL adalah tulang punggung ekonomi rakyat dan pilar utama perekonomian Indonesia, dinana saat ini kondisinya makin lesu. Bahkan jalani usaha (berjualan) hanya untuk bertahan belaka dimana ancaman bangkrut ada di depan mata.
Lebih lanjut Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) ini menggunakan analogi yang menggugah: “Semut hitam itu mampu kalahkan gajah sebesar apa pun. Ketika semut-semut hitam negeri ini bersatu dan tangguh, sebesar dan sekuat apa pun gajah ekonomi — baik dari dalam maupun global — yang merongrong ekonomi rakyat dan merobek kedaulatan ekonomi Indonesia, pasti akan tunduk dan mengikuti alur pembangunan negeri ini seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”
dr. Ali Mahsun ATMO, Ketua Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Pembantu Rektor Universitas Darul Ulum Jombang Jawa Timur 2010-2012 ini telah lama dikenal sebagai pejuang ekonomi rakyat yang konsiten sejak 2011 ketika teramanahi Ketua Umum APKLI pada Munas IV di Java Design Center Semarang Jateng. Ia menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi dan kerja sama Asosiasi atau organisasi usaha dan ekonomi rakyat UMKM dengan pemerintah, swasta, serta para pemangku kekuatan ekonomi lain, baik dalam negeri mau pun global. Sekali lagi, pelaku PKL dan UMKM harus bersatu dan tangguh, bersama-sama dan kerja keras untuk mampu maju dan unggul, mampu naik kelas sehingga mampu bersaing di era one world of digital ekonomi. Kuncinya adalah pendampingan dari hulu hingga hilir atau pagari rapat-rapat, serta kelola dengan baik dan benar potensi ekonomi PKL dan UMKM Indonesia yang sangat besar, sebagai ruh perekonomian nasional. Atas landasan itulah, Revolusi Pedagang Kaki Lima, suka tidak suka menjadi niscaya bagi Indonesia kini dan ke depan. Lebih dari itu, MUPP jadi instrumen utama bagi Indonesia
Peluncuran resmi Program MUPP dijadwalkan dalam waktu dekat dan akan melibatkan degenap pemangku kepentingan di republik ini. Bukan saja asosiasi PKL atau organisasi usaha dan ekonomi rakyat UMKM, namun juga melibatkan pemerintah, BUMN/BUMD, perbakkan dan lembaga keuangan non bank, perguruan tinggi, serta kekuatan ekonomi terkait, pungkas Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005.
